Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Foto: Eko/nvl

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam kunjungan ini, Komisi V mendorong agar pengerjaan akses jalan ke Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin dapat diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan menjadi jalan nasional.

Menurutnya dasar alasan akses jalan bandara dijadikan jalan nasional berdasar pada adanya kesepakatan bersama tiga menteri yang bisa mengusulkan status jalan kabupaten/kota atau jalan provinsi menjadi jalan nasional.

"Keputusan DPR RI yang sudah disahkan terkait UU tentang jalan, tiga menteri sudah sepakat bisa mengusulkan jalan kabupaten atau kota dan jalan provinsi bisa ditangani pemerintah pusat," papar Syaifullah kepada Parlementaria di Balai Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis, (16/6/2022).

Anggota Dewan dari dapil Kalsel ini mengatakan, pentingnya kejelasan status jalan akses ke bandara yang terletak di Kota Banjarbaru, sehingga akan memudahkan penanganannya. Sementara selama ini belum ada kejelasan status jalan, apakah menjadi jalan nasional, jalan yang ditangani Pemprov Kalsel atau jalan kota setempat.

"Kami berharap dengan kunjungan ini ada kejelasan status jalan sehingga bisa ditangani oleh instansi berwenang. Harapan kami, status jalan menjadi jalan nasional agar bisa ditangani Kementerian PUPR," ungkapnya.

Ia menjelaskan, pembangunan akses jalan ke bandara international Syamsudin Noor Banjarmasin ini menjadi penting dalam rangka mempercepat mobilitas masyarakat menuju bandara dan menghindari kepadatan yang terjadi di wilayah sekitarnya. "Kedatangan kami bersama anggota Komisi V terkait kunjungan kerja untuk memastikan pembangunan akses jalan menuju Bandar Udara Internasional Syamsuddin Noor tuntas tahun ini," ujar Tamliha.

Semantara itu di kesempatan yang sama, Wali Kota Banjarbaru H M Aditya Mufti Ariffin menyambut gembira kunjungan kerja Komisi V DPR RI karena seluruh pihak harus saling sinergi dan berkolaborasi dalam pembangunan daerah. Menurut Aditya, status Banjarbaru yang sudah menjadi ibukota Provinsi Kalsel memerlukan pembangunan sarana prasarana dan fasilitas lain yang harus didukung seluruh, pihak khususnya Komisi V DPR RI.

"Kami berharap, kunjungan Anggota DPR RI khususnya Komisi V ini dapat mempercepat pembangunan yang dibutuhkan Kota Banjarbaru sebagai ibukota provinsi sehingga semakin maju dan berkembang," katanya. (eko/aha)